Kekerasan di Sampang dan Ketegasan Pemerintah

Oleh Ngalimun*

Tulisan ini Dipublikasikan NU Online, Rabu 29 Agustus 2012

Sangat ironis. Itulah kira-kira curhatan yang mewakili masyarakat Indonesia atas kekerasan yang terjadi di Sampang, Madura. Sampai detik ini, pemerintah pusat, dan khususnya pemerintah Jawa Timur belum punya solusi tepat untuk menangani konflik antara pengikut Sunni dengan Syiah di Sampang, Madura. Padahal, kekerasan di Sampang ini semakin menakutkan. Lalu, bagaimana pemerintah menuntaskan kasus ini? jika tak tegas dan segera menuntaskan kasus ini, maka sama saja pemerintah mendukung kekerasan di Sampang.

Memang benar, tidak mudah untuk mencari solusi atas konflik Syiah dan Sunni di Sampang. Karena kedua kelompok ini sama-sama kerasnya. 

Berdasarkan laporan dari Kapolda Jawa Timur, sudah ada delapan orang yang ditangkap dalam penyerangan kaum Syiah di Sampang, Madura. Sedangkan jumlah personel yang diturunkan untuk mengamankan situasi ada sekitar 300 orang dari Polri dan 100 orang dari TNI (Kompas, 27/8/2012). Namun, dengan jumlah personil yang banyak itu belum juga menuntaskan kekerasan di Sampang. Padahal, penegak hukum bertugas dan wajib merdeam dan menuntaskan kekerasan.

Informasi di lapangan, peristiwa ini bermula dari serombongan jamaah Syiah yang akan mengantarkan anak-anak mereka kembali berbagai Pondok Pesantren di Bangil Pasuruan, Surakarta dan Pekalongan. Namun, di tengah jalan rombongan di ini dihadang oleh kelompok anti Syiah. Mereka kemudian digiring pulang ke kembali ke rumah masing-masing. Akhirnya, dua kelompok ini pun beradu mulut. Ternyata dua kelompok ini sama-sama kerasnya, dan sama-sama membawa senjata tajam. Pada saat kejadian, ada Kapolsek Omben dan Danramil sedang berada di sekitar lokasi karena sedang menghadiri pernikahan warga. Melihat bentrok tersebut Kapolsek dan Danramil pun berusaha untuk melerai konflik ini. Namun mereka tak berdaya. 

Kelompok anti Syiah membesar. Bahkan, Kapolsek Omben pun kena lemparan batu, hingga jatuh pingsan. Kemudian serentak aksi berkembang menjadi aksi bakar-bakaran. Setidaknya ada 37 rumah penganut syiah yang terbakar di 20 titik. Sebelum kasus ini melebar dan memakan banyak korban, pemerintah harus segera menuntaskannya. Peristiwa ini adalah bukti kelalaian dari pemerintah dan polisi. Tindakan penyerangan, pembakaran dan pengrusakan, pengusiran, penganiayaan serta pembunuhan terhadap jamaah Syiah Sampang adalah tindak pelanggaran hukum dan HAM. 

Ketegasan Pemerintah

Seharusnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta jajaran pemerintahannya turun tangan dan segera mengakhiri kasus ini. Namun, SBY terkesan hanya menyalahkan intelijen, baik intelijen kepolisian maupun intelijen komando teritorial TNI. Itu menunjukkan bahwa pemerintah “melempar tanggung jawab” kepada pihak penegak hukum. Padahal, pemerintah perlu bersinergi dengan penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini.

Karena itu, presiden dan intelijen harus bekerja sama dengan baik. Mereka harus bersinergi dan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan kekerasan. Namun, kenyataannya pemerintah belum menunjukkan gerakannya secara signifikan. Padahal, peristiwa di Sampang telah berlangsung tiga kali dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa serupa terjadi pada Desember 2011, sehingga semestinya aparat intelijen dapat mendeteksi apabila terjadi keganjilan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengatasi dan mencari solusinya secara permanen dan utuh.

Aparat penegak hukum juga harus bersikap tegas dengan mengusut dan mengajukan ke muka hukum siapa saja yang bersalah dalam kasus kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Penegakan hukum itu diperlukan agar jangan sampai lagi terulang kasus serupa. Jangan sampai hukum di Negara ini diperkosa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Indonesia merupakan Negara hukum, jangan sampai masyarakat Indonesia seperti hidup di hutan yang tak ada aturan. Seperti contoh kasus di Sampang yang melakukan anarkisme seenaknya sendiri.

Bangsa ini harus mengamalkan esensi dari pancasila dan UUD 1945, karena mengamanahkan negera memberikan perlindungan warga negaranya memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, tanpa membedakan mayoritas dan minoritas. Maka dari itu, kekerasan seperti yang terjadi di Sampang harus segera dituntaskan. Jika tidak sekarang, lalu kapan lagi? Dan ketegasan pemerintah adalah kunci dari kasus ini. Wallahu a’lam.

* Mantan Ketua GP Ansor, KASI Kesra Desa Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah

OPINI 22:02