Dahlan Iskan vs DPR

Oleh Ida Pitalokasari
Tulisan ini dimuat di Suara Karya, Selasa, 6 Nopember 2012

Ketegangan antara Menteri Badan Uaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dengan DPR yang semakin ramai di media massa sedikit mereda begitu Dahlan Iskan datang memenuhi undangan DPR. Para wakil rakyat di parlemen seperti tidak sabar mendengar langsung keterangan mantaan Dirut PLN ini soal nama-nama anggota parlemen yang disebutnya suka kongkalikong atau sering minta jatah ke perusahaan-perusahaan BUMN selama ini.

 

Dahlan pun tak gentar, dia datang sendiri ke DPR dan sangat siap untuk menyampaikan hal tersebut. Dahlan Iskan memenuhi janjinya setelah diundang dia datang ke DPR. Soal "upeti" ini, Dahlan bahkan tidak hanya berani pasang badan, di penjara sekalipun katanya menyatakan siap.

Tipikal seorang Dahlan Iskan memang sudah dikenal luas oleh publik. Gaya kepemimpinannya yang tegas tapi terukur, terencana dan punya tujuan serta hasil yang sangat jelas, bahkan dia tidak segan-segan untuk turun tangan langsung bekerja menyelesaikan masalah, termasuk juga sosok pribadinya yang sangat low profile membuat Dahlan Iskan selalu dikenang.

Selama menjabat sebagai Dirut PLN misalnya, begitu banyak hasil kerja yang bisa dinikmati rakyat. Walau ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), muncul inefisiensi anggaran Rp 37 triliun di PLN, tetapi Dahlan Iskan sangat tahu itu, dan sangat siap memberi keterangan mengenai masalah tersebut. Bahkan dia menyebutkan, sebenarnya inefisiensi itu lebih besar dari temuan BPK dimaksud tetapi kenapa bisa terlewatkan. Nilainya lebih dari Rp 37 triliun. Begitulah seorang Dahlan Iskan, keterbukaan, blak-blakan dan selalu menyatakan berbuat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tindakan dan keputusan yang diambilnya sudah sangat siap dipertanggujawabkannya. Karena, apa yang dilakukannya sama sekali bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroni-kroninya, tetapi semata-mata untuk rakyat dan untuk menjalankan amanah kerja yang dibebankan kepadanya.

Lalu kita bertanya, bagaimana dengan para pemimpin dengan kiprahnya sendiri-sendiri yang mau bertindak membela kepentingan umum seperti dilakukan Dahlan Iskan? Termasuk soal pernyataan bernada perintah yang disampaikannya kepada seluruh jajaran direksi BUMN yang memunculkan ketegangan di DPR untuk menolak segala bentuk praktik kongkalikong, yang selama ini sudah menjadi rahasia umum. Bahwa, perusahaan-perusahaan BUMN menjadi sapi perah dan "ATM" banyak pihak, termasuk oknum anggota DPR.

Anehnya, kalangan di DPR tidak terima dengan pernyataannya. Ada yang minta Dahlan Iskan membuka saja nama-nama oknum yang disebutnya suka meminta jatah ke BUMN itu supaya tidak menimbulkan fitnah. Ada juga yang ingin memanggil paksa Dahlan Iskan ke parlemen untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya itu.

Namun begitu, semakin gencar anggota DPR membela diri, justru semakin memunculkan praduga, kenapa para wakil rakyat ini begitu ngotot membela diri, sampai kebakaran jenggot segala? Bukankah yang disampaikan Dahlan Iskan itu semata-mata untuk jajaran Kementerian BUMN yang dipimpinnya, dan bertujuan untuk memperbaiki tatanan demi menjaga kebocoran-kebocoran keuangan negara yang sudah masif terjadi selama ini?

Terlebih lagi, seorang Dahlan Iskan, yang sudah dikenal dengan gaya bicara dan kepemimpinannya memang selalu ingin perbaikan dan hasil yang lebih baik. Lantas, apa salahnya dengan pernyataan Dahlan Iskan ini? Bukankah semestinya kalangan DPR yang harus lebih dewasa dan melakukan introspeksi secara menyeluruh.

Kalau Dahlan Iskan benar-benar datang ke DPR dan saat itu juga dia membeberkan semua bukti-bukti serta disebutkannya nama-nama anggota DPR yang berprilaku tidak baik ini, seperti apalagi wajah lembaga legislatif di mata rakyat? Bukankah itu akan mencoreng wajah DPR sendiri?

Setelah sekian lama praktik kolusi dan korupsi di negeri ini, baru Dahlan Iskan yang berani terang-terangan mengatakan bahwa institusi yang dipimpinnya kerap dimintai "upeti" oleh para politisi di Senayan. Dulu, ini adalah hal yang jamak terjadi. Kalau mau dapat proyek, ya harus bayar "jatah" dulu. Kini modus operandinya kian canggih. Para anggota dewan tidak lagi minta uang tunai secara tersirat ataupun terang-terangan. Sogokan itu bisa terselubung dalam berbagai topeng.

Bentuknya mulai dari biaya hotel, transportasi dan honor anggota "Dewan Pemerasan Rakyat" hingga berkedok dana corporate social responsibility di perusahaan-perusahaan yang tak lain juga milik para legislator. Memeras, sama saja dengan korupsi bahkan lebih kasar.

Fenomena di atas ironis sekali. DPR yang merupakan wakil rakyat, namun berperilaku seperti preman yang suka memeras, menodong, memalak orang. Itu, tentu prilaku sangat memalukan. Apalagi, saat ini kepercayaan masyarakat kepada anggota DPR semakin menurun. Masyarakat sudah bosan dengan janji wakil rakyat, apalagi perilaku mereka justru seperti preman.

Hal ini diperparah lagi dengan banyaknya anggota dewan terlibat korupsi. Ditambah kasus pemeran terhadap BUMN dan pertarungan dengan Dahlan Iskan. Jika demikian, kapan masalah ini akan bisa dituntaskan pemerintah? Oleh karena itu, pemerintah harus menyelamatkan BUMN, menindak tegas DPR yang berprilaku pemalak.

Masalah itu harus dibuka lebar-lebar agar menjadi pelanjaran bagi semua pihak, agar ke depan BUMN bersih dan DPR juga bersih. Jika tidak, dapat dipastikan pemerasan akan terus terjadi bahkan meluas di mana-mana dan tidak pernah akan berhenti sebaliknya berulang terus dalam berbagai kasus lain. ***

* Penulis adsalah sekretaris HI study centre
IAIN Walisongo Semarang

OPINI 05:27