Membongkar Politikus Pemeras

Oleh Hamidulloh Ibda

Direktur Eksekutif HI Study Centre IAIN Walisongo Semarang

Tulisan ini dimuat di Koran Pagi Wawasan, Rabu 7 November 2012

Baru-baru ini, polemik antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan dengan DPR RI terkait dugaan pemerasan yang dilakukan sejumlah politisi telah menimbulkan reaksi publik. Reaksi tersebut muncul dari berbagai kelompok, mulai dari politisi, pengamat sosial, LSM, dan masyarakat antikorupsi.

Dengan bergulirnya isu pemerasan tersebut, Dahlan diminta untuk segera mengumumkan kepada publik siapa saja selama ini yang merugikan negara. Isu yang bergulir justru bukan pada penyelamatan BUMN, namun lebih ke “pertikaian Dahlan dan oknum DPR” yang meminta jatah BUMN. Yang ditunggu-tunggu publik saat ini adalah kejujuran dan ketegasan Dahlan tentang nama-nama oknum DPR “pemeras” dan meminta jatah BUMN. Yang terpenting, pemerintah juga harus segera menuntaskan polemik ini dan menindak tegas politikus pemeras.

Pernyataan Dahlan

Menurut pemberitaan di media massa, ada beberapa nama yang terindikasi melakukan pemerasan BUMN. Nama-nama itu beredar melalui pesan singkat/SMS ke sejumlah ponsel milik para anggota DPR dan wartawan berisi inisial 15 nama-nama anggota DPR pemeras. Para anggota DPR yang namanya mirip dengan inisial itu pun gusar. Dan tentunya, hal ini menetaskan polemik baru, karena SMS itu mengatasnamakan Humas Kementerian BUMN.

Inisial nama anggota DPR RI yang diduga sebagai pemeras BUMN yakni AK, IM, SN, NW, BS (Partai Golkar),  PM, EV, CK (PDI Perjuangan), AR, IR, SUR ( PKS), FA (Hanura), ALM, NAS, (PAN), JA, SG, MJ (PD), dan MUZ (Gerindra). Namun Dahlan menegaskan, BUMN tak pernah melakukan hal itu. Sebab, BUMN bukan bagian dari industri kebohongan (Kompas, 31/10/2012).

Terlepas benar dan tidaknya nama-nama di atas, masyarakat masih menunggu kejujuran dan ketegasan Dahlan. Pasalnya, inisial nama itu belum terbukti jelas bersalah atau tidak. Karena Dahlan belum “angkat bicara jujur” tentang nama-nama tersebut, banyak yang menilai bahwa dia memiliki agenda tertentu. Salah satu agenda itu adalah Pemilihan Presiden 2014. Namun, dalam pemberitaan di beberapa media massa, Dahlan siap “membeberkan” anggota DPR yang meminta upeti ke perusahaan pelat merah.

Perintah tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-542/Seskab/IX/2012 perihal pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik kongkalikong anggaran. Karena merasa disudutkan, anggota DPR mengecam Dahlan. Mereka menuding mantan Direktur Utama PT PLN itu sibuk dengan “pencitraan” karena sudah punya agenda politik menghadapi Pilpres 2014. Akan tetapi, Dahlan juga menegaskan langkah yang ia ambil merupakan bentuk perlindungan kepada BUMN, bukan kepentingan politik semata.

Yang terpenting, saat ini pemerintan dan DPR harus mengambil langkah strategis serta solutif. DPR harus segera memanggil Dahlan dan meminta keterangan sejujurnya terkait politikus pemeras BUMN. Pemanggilan Dahlan menjadi penting, karena itu menjadi kunci “terbongkarnya politikus pemeras”. Selain itu, hal itu juga menjawab benar dan tidaknya isu nama-nama oknum pemeras yang sudah tersebar di ponsel anggota DPR dan wartawan.

Karena itu, kita perlu bertanya, apakah pernyataan Dahlan akan menyudutkan dan merusak citra institusi DPR? Hal ini semakin hari bertambah pelik lantaran pemberitaan di media. Yang jelas, Dahlan sangat membatasi dan memasung kewenangan DPR untuk meminta jatah BUMN. Maka dari itu, jika Dahlan mau mengungkap anggota yang meminta upeti dan yang memberi, ia harus membeberkan dalam rapat dengan DPR nanti, bahkan diungkap secepatnya tanpa menunggu rapat DPR. Politikus pemeras tersebut harus dijelaskan secera detail dan gamblang, agar tak menimbulkan polemik lagi.

Selesaikan

Semua masyarakat politik mendukung dan menunggu langkah Dahlan untuk membeberkan nama-nama politikus pemeras. Seperti yang dilakukan DPP Partai Demokrat mendukung sepenuhnya langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan membeberkan kepada publik upaya pemerasan atau permintaan jatah anggaran dari BUMN oleh oknum-oknum anggota DPR RI (Jurnal Nasional, 31/10/2012).

Di sisi lain, Ketua DPR RI Marzuki Alie juga mendukung rencana Dahlan Iskan untuk menyebutkan nama-nama oknum anggota DPR yang meminta upeti ke sejumlah BUMN. Namun, polemik ini akan pelik jika tak ada sikap tegas dari Dahlan sendiri. Apalagi, nama-nama politikus pemeras sudah terungkap lewat SMS yang beredar di ponsel beberapa anggota DPR dan wartawan.

Maka dari itu, agar polemik ini segera tuntas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, Humas Kementerian BUMN harus segera  menjelaskan beredarnya pesan singkat yang menyebutkan inisial anggota Dewan yang diduga melakukan  pemerasan terhadap beberapa perusahaan pelat merah.

Kedua, pesan singkat itu harus diklarifikasi dan diperjelas kepanjangan nama-nama itu, sehingga tak  merugikan pihak-pihak yang namanya kebetulan mirip dengan inisial tersebut.  Ketiga, Humas BUMN harus bertanggung jawab atas pesan singkat yang beredar. Keempat, Dahlan harus bertindak bijak, jangan sampai dengan isu nama-nama yang bergulir tersebut menjadi permasalahan panjang.

Kelima, jika ingin membongkar dan menuntaskan, Dahlan harus bersikap prosedural dan sesuai hukum. Jangan sampai pembongkaran nama itu hanya lewat pesan singkat yang belum jelas kebenarannya. Jika perlu, Dahlan secepatnya harus “membongkar” politikus pemeras tanpa menunggu agenda DPR. Jika ingin polemik ini tuntas, maka Dahlan harus tegas bertindak. Jika nama-nama politikus pemeras tak diungkap sekarang, lalu kapan lagi?

OPINI 03:57