Pertemuan SBY-Prabowo

Oleh Hamidulloh Ibda

Tulisan ini dimuat di Koran Pagi Wawasan, Selasa 19 Maret 2013

Baru-baru ini, pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam daripublik. Pasalnya, banyak yang menghembuskan isu politik di antara SBY dan Prabowo. Ada pula yang beropini mereka berdua membahas koalisi partai pada tahun 2014. Ada juga yang menyatakan bahwa Prabowo diminta menggantikan Suswono sebagai Menteri Pertanian.

Menurut Martin anggota Komisi III DPR menyataan bahwa soal koalisi antara kedua partai tidak menjadi fokus pembicaraan mereka. Karenanya, pembicaraan juga tak membahas masalah kontrak politik antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Strategi politik masing-masing partai untuk Pemilu 2014 pun tak muncul dalam pertemuan tersebut (Kompas, 12/3/2013). Menurut Martin apa yang dibicarakan kedua tokoh ini banyak mengenai strategi kepentingan bangsa ke depan, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Tapi dia tak menampik tema pembicaraan itu terkait dengan proses peralihan kepemimpinan nasional.

Terlepas dari itu, hal ini harus diluruskan. Artinya, apakah SBY dan Prabowo lebih memikirkan dan membahas bagaimana membuat suasana politik aman dan tenteram di tanah air pada tahun politik hingga 2014, ataukah ada agenda politik. Karena seharusnya hal itulah yang harus menjadi komitmen mereka berdua. Apabila hanya membicarakan persoalan kursi menteri spektrumnya terlalu kecil untuk dua tokoh besar yang berlatar belakang militer tersebut. Apalagi, pertemuan dilakukan di Istana Negara.

Mengungkap

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto ditanggapi dan ditafsirkan beragam media dan pengamat. Padahal, pertemuan seperti itu adalah hal biasa dan lumrah yang seharusnya dibangun dan dilaksanakan seorang presiden dengan semua tokoh bangsa.  Akan tetapi, mengingat saat ini bangsa kita sedang dihinggapi penyakit saling curiga dan kehilangan kepercayaan menjadikan pertemuan itu seolah istimewa.

Dihubungkan lagi dengan pemilihan umum legislatif dan presiden 2014. Apalagi dihubungkan dengan tingkat elektabilitas Prabowo menurut hasil beberapa survei masih silih berganti dengan Megawati Soekarnoputri menduduki angka teratas. Pertemuan SBY-Prabowo juga dikait-kaitkan dengan kunjungannya beberapa waktu lalu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, lalu dirangkaikan sebagai upaya mempersandingkan Prabowo dan Hatta Rajasa sebagai capres/cawapres.

Tidak ada yang tahu muatan pembicaraan SBY-Prabowo, sebab keduanya menurut Fadly Zon masih mengadakan pembicaraan khusus secara terpisah, empat mata. Tapi, ada juga yang tidak yakin bahwa SBY membicarakan pencalonan Prabowo sebagai capres, atau Partai Demokrat berkoalisi dengan Gerindra pada Pilpres 2014.

Menafsirkan

Tidak yakin, alasannya, pertama untuk membangun koalisi capres/cawapres terlalu prematur karena kapasitas masing-masing belum tahu melalui perolehan kursi pada pemilu legislatif. Walaupun Prabowo menurut survei memiliki elektabilitas, belum tentu Gerindra memiliki elektabilitas yang sama.

Demikian juga Demokrat, elektabilitasnya turun menjadi 8,3 persen, walaupun kepercayaan publik bagi SBY masih tinggi 52 persen. Kedua, kalau dikaitkan dengan Hatta Rajasa, masih menjadi pertanyaan, apa PAN mau berkoalisi dengan Gerindra dan didukung Partai Demokrat, walaupun Hatta Rajasa mertua Sekjen Demokrat atau besan SBY?

Oleh karena itu, kunjungan Prabowo ke SBY masih terlalu dini apabila dipandang sebagai kunjungan politis untuk memuluskan langkah Prabowo di Pilpres 2014 atau SBY menggalang strategi bersama menjelang Pemilu 2014. Karena keduanya sebagai pemimpin partai politik walaupun SBY sebagai presiden, wajar kalau berbicara dalam rangka kepentingan bersama yaitu tercapainya cita-cita bangsa dengan terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sentosa, tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan.

Pertemuan itu lebih mendekati pada pembinaan kebersamaan dan mengurangi ketegangan di tengah-tengah masyarakat yang sedang berada dalam tahun politik, ditambah lagi dengan belum kondusifnya Partai Demokrat dengan ditersangkakannya Anas Urbaningrum oleh KPK. Dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh partai di luar koalisi, dengan partai oposisi seperti Gerindra, PDI Perjuangan dan Hanura, ditambah lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama, maka gonjang-ganjing politik akan semakin berkurang.

Apalagi kalau pemerintah bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat seperti petani, buruh, masyarakat hukum adat yang ditindas pengusaha, serta jeritan-jeritan minoritas seperti Ahmadiyah dan jemaat-jemaat lain yang dilarang beribadah, sedikit demi sedikit permasalahan bangsa ini akan terselesaikan.

Hal yang sama tidak hanya dilakukan presiden, tetapi oleh seluruh jajaran pemerintahan di pusat maupun di daerah. Dengan dekatnya aparat pemerintah dengan rakyat serta tanggapnya mengatasi persoalan di tataran bawah, kerusuhan dan tawuran serta penyerangan Mapolres OKU, dengan mudah dapat dideteksi dan diatasi.

Mudah-mudahan, Presiden SBY tidak hanya bertemu dengan Prabowo Subianto, tetapi juga dengan tokoh-tokoh lain untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus berupaya menyelesaikannya. Tidak seperti selama ini, seolah pemerintah termasuk presiden sering menutup mata dan telinga termasuk “hati” terhadap jeritan masyarakat.

Dalam waktu satu setengah tahun sisa masa bakti presiden, hendaknya digunakan memperbaiki kinerja agar SBY dicatat sejarah sebagai presiden yang dipilih secara demokratis dipilih langsung oleh rakyat sekaligus menjunjung tinggi hukum dan mewujudkan keadilan dan tidak sebaliknya.

Masih ada kesempatan bagi Presiden SBY mengajak seluruh komponen bangsa untuk membina kebersamaan sekaligus mengurangi ketegangan, sehingga gonjang-ganjing politik tidak menimbulkan kecurigaan seolah ada yang menginginkan pergantian pemerintahan seperti dikeluhkan beberapa waktu belakangan ini.

Nostalgia SBY dengan Prabowo sebagai sesama alumni akademi militer, tentu dapat juga dilakukan dengan pihak lain untuk kebaikan bersama. Kita juga mengharapkan tidak ada pihak yang terlalu curiga terhadap gerak langkah pemerintah, apalagi di tahun politik ini.

OPINI 22:55