Menyelamatkan Anak Saat Mudik

Oleh Hamidulloh Ibda

Dimuat di Koran Waspada Medan, 1 Agustus 2013

Yang namanya mudik, pasti ada pilihan, kalau tidak selamat pasti kecelakaan/mati. Itulah hukum lalu lintas selama ini. Apalagi, jika kita melihat kasus di Indonesia, jumlah korban tewas anak-anak saat mudik Lebaran sangat memprihatinkan. Data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, pada musim mudik tahun 2011 terjadi 2.770 kecelakaan dengan korban tewas 449 orang, sebagian besar anak-anak. Jumlah ini meningkat hampir 100 persen dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012, angka kematian pada anak juga semakin bertambah. Lalu, apakah tahun 2013 ini akan bertambah ataukah berkurang? Semua tergantung pada penanganannya.

Mudik bersepeda motor merupakan penyebab tewasnya ratusan anak-anak itu, terutama yang mengangkut lebih dari dua orang. Jika anak-anak tak mendapat perhatian khusus saat mudik, maka dipastikan tahun ini angka kematiaan anak-anak akan bertambah. Dari anak-anak yang tewas itu, ada balita meninggal tergencet saat diboncengkan orang tuanya. Hal ini tentu saja mengenaskan sekaligus memprihatinkan.

Faktor kemacetan, jarak tempuh jauh, dan kelelahan bisa membuat orang tua “lalai” terhadap keselamatan anaknya. Pengabaian ini sebenarnya sudah dimulai saat mereka memutuskan mudik dengan mengendarai sepeda motor. Memboncengkan anak di jok depan sama saja menyiksa mereka. Itulah realitas yang mesti dijalani para pengendara motor. Sebagian dari mereka sebenarnya tahu risiko tinggi yang dihadapi di jalan.

Namun, karena keterbatasan kapasitas moda transportasi Lebaran atau karena ingin menghemat biaya, mereka terpaksa naik motor. Sebagian lainnya mungkin didorong semangat avonturisme, dengan berdalih naik sepeda motor bisa lebih bebas dan lebih terhindar dari kemacetan parah. Mereka umumnya anak-anak muda.

Apa pun alasan dan latar belakangnya, dengan fakta mengerikan banyaknya korban tewas di kalangan anak-anak, semua pihak yang terkait perlu turun tangan. KPAI, kepolisian, dan para pemangku sarana transportasi Lebaran perlu membantu para pemudik sepeda motor untuk memperhatikan keselamatan anak-anaknya. Gerbong khusus perempuan dan anak-anak menjadi semakin urgen. Bantuan angkutan motor dan penumpangnya lewat angkutan laut juga sangat membantu.

Kepolisian memang rajin memeriksa pemudik motor di beberpa kota besar di Indonesia. Jika mereka diketahui membahayakan diri, langsung dipindahkan ke bus. Tentu saja jika mereka bisa dicegah lebih awal akan lebih efektif. Kalau sudah dalam perjalanan, biasanya pemudik enggan untuk pindah ke bus. Akibatnya, peningkatan jumlah kecelakaan sulit dicegah, karena dari tahun ke tahun jumlah pemudik sepeda motor terus meningkat.  

KPAI juga harus mengimbau agar tempat ibadah, sekolah, dan perkantoran di jalur mudik mau membuka diri dengan menyediakan tempat istirahat bagi mereka. Selain itu, pos-pos kesehatan kiranya perlu ditambah agar bisa memeriksa kondisi kesehatan anak-anak. Penduduk yang bertempat tinggal di jalur mudik juga bisa membantu tempat istirahat bagi anak-anak balita. Lebih penting lagi, kewaspadaan dan kedisiplinan pengendara bisa lebih melindungi anak-anaknya.

Penanganan Serius

Hak anak saat mudik Lebaran sering terabaikan dan kepentingan orang dewasa lebih dominan dibandingkan anak. Sering ketika berangkat mudik, orang tua lebih mementingkan barang-barang yang disiapkan, tapi kepentingan anak terabaikan misalnya soal keselamatan, kesehatan dan gizi anak.  Karena kepentingan anak terabaikan, terutama pemudik dengan sepeda motor, anak bisa sakit bahkan depresi.

Tahun 2012 kemarin, Kementerian Sosial bersama KPAI, SOS CV, MPS PP Muhammadiyah, DCM, KADO, GNI dan LSM anak lainnya membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) mengampanyekan mudik ramah anak karena keprihatinan dengan situasi dan kondisi anak selama mudik lebaran (Kompas, 14/8/2012). Namun, kenyataanya dari beberapa laporan media massa korban mudik semakin bertambah.

Karena itu, pemerintah harus mendukung penuh aksi kampanye mudik ramah anak dan mengharapkan gerakan tersebut menyentuh semua khalayak khususnya orang tua yang akan membawa anaknya mudik. Aktivitas mudik lebaran menjadi tradisi tahunan di Indonesia dan semestinya tidak menjadi ajang kecelakaan massal di jalan. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan pemudik luka-luka bahkan meninggal dunia semestinya bisa diantisipasi sejak dini.

Tahun lalu, Satgas PA melakukan kampanye mudik ramah anak dengan memanfaatkan media dongeng di posko-posko yang disediakan baik di terminal maupun sejumlah titik jalur mudik agar anak-anak terhibur dan mereka senang sehingga diharapkan hak anak terpenuhi. Selain itu, diharapkan di posko-posko mudik yang paling diutamakan adalah fasilitas untuk memberikan hiburan bagi anak sehingga membuat anak senang, dengan anak senang hak mereka juga terpenuhi.

Nurcholis Madjid (2000) menyatakan bahwa mudik merupakan ritual sakral yang harus diprioritaskan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah harus segera melakukan langkan preventif untuk mencegah kematian pemudik. Pemerhati anak, Seto Mulyadi juga sering mengimbau orang tua agar menjaga keselamatan anak saat mudik Lebaran dan tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Pentingnya menghargai dan menjunjung tinggi perlindungan anak karena mereka dilindungi undang-undang. Intinya betul-betul tidak terjadi kekerasan dalam perjalanan mudik karena faktor orang tua yang lelah.

Tahun ini, pemerintah perlu membentuk lagi Satuan Tugas Perlindungan Anak dalam rangka mudik yang mengkampanyekan mudik ramah anak. Media massa juga harus ikut serta “mengampanyekan” keamanan anak selama mudik, sebab anak-anak memiliki kondisi fisik yang lebih rentan dan lemah dibandingkan orang dewasa.

Karena itu, orang tua seharusnya tidak memaksakan mudik membawa anak dengan motor, jika sangat terpaksa karena tidak ada kendaraan lain, orang tua agar sesering mungkin berhenti untuk menghindari kelelahan. Lebih baik mereka mudik menggunakan bus, kereta api, dan angkutan lainnya. Diharapkan adanya peran serta RT dan RW untuk membentuk semacam pos perlindungan anak karena perlindungan anak bukan hanya kewenangan kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga kewenangan masyarakat luas.

Penulis adalah, Direktur LAPMI TUNTAS Cabang Semarang, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri (UNNES) Semarang

OPINI 05:51