Urgensi Moderasi Beragama pada Rumah Muallaf

Temanggung, Hamidullohibda.com – Bertempat di aula KBIHU Babussalam NU Temanggung, ditegaskan bahwa muallaf harus mendapat kiai/guru yang benar-benar membawa ajaran Islam rahmatan lil alamin. Sebab, jika mereka jatuh dalam lingkaran kelompok radikal akan berbahaya karena masih dalam tahap awal belajar tentang agama Islam.

Hal itu terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tajuk “Penguatan Peran Rumah Mualaf dalam Pendampingan Moderasi Beragama Melalui Sekolah Moderasi Bagi Pendamping Rumah Mualaf di Jawa Tengah” yang merupakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis riset yang dilakukan dosen INISNU Temanggung yaitu Moh. Syafi’ dan Farinka Nurrahmah Azizah pada Selasa (12/12/2023).

Wakil Rektor III Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama INISNU Temanggung dan Dosen PGMI INISNU Temanggung dan menggelar kegiatan tersebut dihadiri pengelola Rumah Muallaf se-eks Karesidenan Kedu, di antaranya adalah Rumah Muallaf Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Salatiga, dan Magelang, diikuti oleh kurang lebih ada 20 peserta perwakilan dari masing-masing kabupaten serta Ketua FKUB Kabupaten Temanggung.

Wakil Rektor III Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama INISNU Temanggung, Muh. Syafi’memantik diskusi yang menekankan pada penerapan sekolah moderasi pada rumah muallaf, serta mnejelaskan problem yang dihadapi oleh Muallaf Center.

“Berdasarkan riset, beberapa mualaf center pada realitanya menjadi sasaran utama adanya akar penyebaran paham radikalisme, karena pada dasarnya para mual;af itu masih dalam tahap mencari pembimbing. Oleh karenanya, kita di sini memiliki tanggung jawab sosial untuk mengakomodir agar para muallaf tidak diambil oleh orang lain,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Warek III INISNU Temanggung juga memberikan gambaran bahwa sekolah moderasi berbasis kearifan lokal memiliki tujuan yaitu untuk menguatkan sikap dan moralitas yang bersifat moderat, menekankan bahwa kearifan lokal sangat berkaitan dengan praktek keagamaan yang moderat.

Dosen UIN Walisongo Dr. KH. Anasom, M.Hum., sebagai narasumber menjelaskan historis terbentuknya Muallaf Centre sebagai bagian dari dakwah kepada masyarakat khusus memang perlu mendapatkan perhatian termasuk masyarakat difabel, PGOT, Narkoba, HIV AIDS, Anak Anak Jalanan, termasuk para muallaf.

“Diakui atau tidak angka masuk Islam ini sangat banyak , entah jalurnya melalui perkawinan atau mendapatkan hidayah. Apapun bentuknya maka mereka harus kita bina agar tetap istiqomah dalam memegang teguh aqidahnya dan bagian mad’u kita. Muallaf Center telah mendapatkan restu dari Ketua MUI Jateng yang sekaligus Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Daroji,” tutur Anasom.

Di sisi lain, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Semarang tersebut juga memaparkan tentang program utama rumah mualaf MUI Jawa Tengah.

“Program rumah mualaf MUI antaranya adalah pendataan mualaf, membuat database, pendampingan terhadap mualaf, dan dakwah dengan berbagai metode seperti bimbingan, konseling, WRC/Wisata Religi Cerdas, home visit, pendampingan ekonomi, dan sebagainya,” papar penggagas Mualaf Center MUI Jawa Tengah tersebut.

Selanjutnya, Kabid Media, Hukum, dan Humas FKPT Jateng, Hamidulloh Ibda sebagai narasumber kedua, turut memantik diskusi debgan memberikan beberapa rekomendasi terkit gagasan sekolah moderasi pada Rumah Muallaf.

“Sekolah moderasi beragama ini bukan lembaga di dalam lembaga, hemat kami ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh dosen INISNU, dan akan diujicoba di Rumah Muallaf dengan skema harus ada kurikulum, materi, program, pendidik atau sebutan lain, dan perlu juga evaluasinya,” beber Koordinator Gerakan Literasi Ma’arif (GLM) tersebut.

Ibda juga mengatakan bahwa sekolah moderasi perlu ditinjau dari integrasi standar nasional pendidikan dengan status apakah ikut pendidikan formal, nonformal, atau sekadar sebuah program penguatan yang melakat pada Rumah Muallaf.

Para peserta dari perwakilan Rumah Muallaf juga aktif dalam bertanya dan memberikan masukan terkati model sekolah moderasi beragama yang berporos pada kearifan lokal, advokasi hukum, dan pemberdayaan ekonomi tersebut. (*)

BERITA 04:00